26 Juta HaHutan Alam Terancam, Deforestasi Legal Lewat Izin Perkebunan Tambang dan PSN

Pernyataan itu disampaikan dalam Rakernas pada awal 2026, klaim tersebut memperkuat narasi bahwa kerusakan hutan terjadi dalam kerangka hukum.

Baca Juga: Pertamina Datangkan 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair, Perkuat Energi Nasional dan Rantai Pasok Global

Kementerian Kehutanan menanggapi dengan mempertanyakan metodologi dan sumber data klaim tersebut.

Pemerintah menyatakan telah menekan laju deforestasi melalui moratorium izin baru, menurut kementerian, evaluasi izin terus dilakukan secara berkala.

Dampak Ekologis dan Tanggung Jawab Negara

WALHI memperingatkan eksploitasi hutan alam berisiko memicu bencana ekologis berulang, banjir dan longsor di Sumatera disebut sebagai indikator tekanan lingkungan.

Baca Juga: Dampak Peringatan MSCI Terhadap Potensi Arus Keluar Dana Asing dari Pasar Saham Indonesia

Kerusakan hutan juga berdampak pada keanekaragaman hayati dan krisis iklim, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan internasional terkait komitmen penurunan emisi.

Deforestasi legal dalam skala besar dinilai kontraproduktif terhadap target iklim nasional, WALHI mendorong reformasi kebijakan berbasis perlindungan ekosistem.

Seruan Transparansi dan Evaluasi Kebijakan

WALHI menekankan pentingnya transparansi data kehutanan dan evaluasi izin, organisasi ini meminta pemerintah mengutamakan pemulihan hutan alam.

Baca Juga: Pasar Modal Bergejolak, IHSG Kehilangan Ribuan Poin, Pemerintah Dorong Pembenahan Transparansi

Menurut WALHI, legalitas harus sejalan dengan keadilan ekologis, prmerintah diharapkan membuka ruang dialog berbasis data ilmiah.

Kebijakan kehutanan dinilai perlu mengedepankan kepentingan jangka panjang, isu 26 juta hektar menjadi ujian tata kelola lingkungan Indonesia.****