ICOR Indonesia 6,5 Jadi Sorotan Prabowo, Pemerintah Dorong Efisiensi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

MINING 24 JAM - Apakah pemangkasan anggaran negara benar-benar bisa mencegah korupsi dan pemborosan birokrasi?

Mengapa pemerintah menilai belanja rutin justru menjadi celah terbesar kebocoran uang rakyat saat ini?

Efisiensi Anggaran Negara Jadi Strategi Cegah Kebocoran Uang Rakyat

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan efisiensi anggaran negara menjadi langkah strategis pemerintah untuk mencegah pemborosan serta potensi korupsi dalam belanja negara.

Baca Juga: Board of Peace Jadi Jalur Baru Diplomasi Indonesia untuk Palestina, Ini Strategi Luar Negeri Prabowo

Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Kamis (19/3/2026), ia menyebut efisiensi tahap awal berhasil menghemat Rp308 triliun.

Prabowo Subianto menyatakan pengeluaran tidak produktif yang dipangkas berpotensi menjadi sumber korupsi apabila tidak segera dikendalikan melalui reformasi belanja negara.

Ia mengatakan, “Keyakinan saya Rp308 triliun ini jika tidak dipotong akan mengarah ke korupsi,” dalam penjelasannya sebagai Presiden.

Baca Juga: Penyiraman Aktivis KontraS Disebut Terorisme, Prabowo Perintahkan Aparat Bongkar Hingga Aktor Utama

Tingginya ICOR Indonesia Jadi Indikator Inefisiensi Investasi Nasional Saat Ini

Prabowo menjelaskan kebijakan efisiensi juga merujuk pada indikator Incremental Capital Output Ratio atau ICOR yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi nasional.

Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka 6,5, lebih tinggi dibanding Thailand sekitar 4, Malaysia sekitar 4, dan Vietnam sekitar 3,6.

Menurut Prabowo Subianto, angka tersebut menunjukkan Indonesia membutuhkan modal lebih besar dibanding negara regional untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama.

Baca Juga: Kiprah Michael Bambang Hartono, Dari Krisis Djarum Hingga Sukses Bangun Korporasi Perbankan Digital

Ia menjelaskan APBN mendekati Rp3.700 triliun atau setara sekitar 230 miliar Dolar AS, dengan potensi ketidakefisienan mencapai sekitar 30 persen.

Prabowo mengatakan potensi inefisiensi tersebut setara sekitar 75 miliar Dolar AS yang menurutnya harus diselamatkan melalui pengendalian belanja pemerintah.