MINING24JAM.COM - Apakah komitmen pemberantasan korupsi mampu mengubah cara bisnis dijalankan di Indonesia secara nyata?
Mampukah kolaborasi pemerintah dan pengusaha menciptakan ekosistem investasi bersih yang meningkatkan kepercayaan publik serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional?
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan korupsi di hadapan pengusaha menegaskan agenda perbaikan sistem dan digitalisasi sebagai prioritas nasional.
Baca Juga: Menuju 2029, Realitas Politik Tentukan Cawapres Prabowo, Dari Kekuatan Partai Hingga Basis Pemilih
Pesan tersebut menekankan transparansi bisnis, efisiensi birokrasi, serta peran dunia usaha dalam menutup kebocoran anggaran demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sistem Digital Transparan untuk Menutup Celah Korupsi dalam Birokrasi
Prabowo menilai digitalisasi pelayanan publik dan sistem pemerintahan elektronik dapat mengurangi interaksi langsung yang sering memicu praktik suap dan pungutan liar.
Ia menyampaikan bahwa penerapan e-government akan menciptakan transparansi anggaran dan proses perizinan sehingga risiko penyimpangan dana publik dapat ditekan secara sistematis.
Menurutnya, transformasi digital menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
Kesejahteraan Aparat Negara Diperkuat Demi Integritas Penegakan Hukum
Presiden menekankan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan penegak hukum sebagai bagian penting strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.
Ia berpendapat bahwa gaji yang layak akan mengurangi dorongan mencari penghasilan ilegal sehingga integritas birokrasi dapat terjaga secara konsisten.
Baca Juga: Ekonomi On The Down, Ferry Latuhihin Paparkan Kekhawatiran Asing Soal MBG, Danantara, dan APBN
Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pemerintahan profesional yang mampu mendukung iklim investasi sehat dan kompetitif di tingkat global.
Ajakan Patriotisme Pengusaha dalaam Menjaga Ekonomi Nasional Bersih
Prabowo mengajak pelaku usaha mengedepankan semangat nasionalisme dengan tidak menyuap birokrat dan menjalankan bisnis secara jujur serta transparan.
Artikel Terkait
5 Bank Besar Kena Outlook Negatif Moody’s, OJK Tegaskan Tidak Ada Pelemahan Kinerja Perbankan I
Pemerintah Buka Rekrutmen Pimpinan OJK 2026, 3 Posisi Kunci Diawasi Pansel dan Seleksi Ketat
Danantara dan MBG Jadi Sorotan Investor Asing, Ferry Latuhihin Sebut Risiko Fiskal Meningkat di Era Baru
Sanksi Adat Toraja untuk Pandji Pragiwaksono Berlangsung 2 Hari, Denda 1 Babi 5 Ayam Jadi Sorotan Publik
Izin Tambang Martabe Dikaji Ulang, Pernyataan Menteri ESDM Tentang Kepastian Hukum Sektor Tambang
Indonesia Magnet Investor, Properti Jakarta Diprediksi Tumbuh dengan Ekonomi dan Aktivitas Korporasi
OJK Bekukan 9 Izin dan Cabut 28 Izin Usaha Pelaku Pelanggaran Pasar Modal 2022 Hingga 2026
Audit IUP Tambang Tumpang Pitu Didorong, Selisih Saham 15% dan Pengalihan 2012 Jadi Fokus Publik
Alasan Resmi Indonesia Tetap Hadir di Forum Global Bersama Israel Menurut Kementerian Luar Negeri
Peta Politik 2029: Skenario Cawapres Prabowo Berdasarkan Elektabilitas Tokoh Dan Kekuatan Partai