Danantara dan MBG Jadi Sorotan Investor Asing, Ferry Latuhihin Sebut Risiko Fiskal Meningkat di Era Baru

MINING 24 JAM - Benarkah investor global mulai meragukan arah kebijakan fiskal Indonesia saat ini?

Apakah program sosial dan lembaga investasi baru memicu ketidakpastian bagi pasar internasional?

Analisis Ferry Latuhihin Soal Persepsi Investor Asing Indonesia

Ferry Latuhihin, analis pasar dan kreator konten ekonomi, menyebut investor asing menilai ekonomi Indonesia menghadapi fase penuh ketidakpastian kebijakan.

Baca Juga: Seleksi Komisioner OJK 2026 Resmi Dibuka, Pansel Dibentuk Lewat Keppres dan Proses Empat Tahap

Ia menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan diskusi dengan pelaku pasar global yang menyoroti arah fiskal dan belanja negara pemerintah baru.

Menurut Ferry, investor melihat perubahan kebijakan besar sebagai faktor yang memerlukan waktu untuk dinilai dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

Ketidakpastian Fiskal dan Dampaknya Pada Persepsi Pasar Global

Ferry Latuhihin menjelaskan investor memandang kondisi ekonomi Indonesia sebagai situasi yang tidak lagi sekadar berisiko melainkan penuh ketidakpastian.

Baca Juga: Perminas untuk Proyek LTJ Ubah Peta BUMN Tambang Nasional dan Strategi Hilirisasi Mineral Indonesia

Ia menyebut perbedaan antara risiko dan ketidakpastian terletak pada kemampuan pasar memprediksi dampak kebijakan menggunakan data historis.

Ketika kebijakan baru dianggap sulit diproyeksikan, investor cenderung menahan investasi hingga arah kebijakan fiskal menjadi lebih jelas.

Program MBG dan Perhitungan Anggaran dalam Sorotan Investor

Ferry Latuhihin menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian utama investor karena kebutuhan anggaran diperkirakan melebihi Rp300 triliun.

Baca Juga: Outlook Perbankan Indonesia Disorot Moody’s, OJK Siapkan Klarifikasi Data Rasio Modal dan Likuiditas

Ia berpendapat pengalokasian yang lebih terfokus pada wilayah prioritas dapat mengurangi beban fiskal tanpa mengurangi tujuan sosial program.

Investor menurutnya menilai efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan program menjadi faktor penting dalam menilai stabilitas APBN Indonesia.