MINING 24JAM - Apakah stabilitas nasional benar-benar menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan?
Bagaimana peran sinergi pemerintah dan aparat keamanan memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam negeri?
Stabilitas Nasional Jadi Fondasi Utama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan stabilitas nasional merupakan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri forum panel Rapat Pimpinan POLRI bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi di Jakarta pada 11 Februari 2026.
Menurut Purbaya, stabilitas yang terjaga akan memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian kebijakan pemerintah.
Kolaborasi Polri dan Pemerintah Dorong Iklim Investasi Lebih Kondusif
Purbaya menjelaskan stabilitas nasional yang dinamis memerlukan dukungan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Baca Juga: Cadangan Mineral Strategis Bisa Dorong Ekonomi Indonesia Tembus 8 Persen Jika Hilirisasi Dipercepat
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tinggi harus disertai kepastian hukum tegas agar investasi dapat berkembang dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat marit,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Kanal Debottlenecking Investasi Perkuat Kepercayaan Pelaku Usaha Domestik Nasional
Pemerintah telah menciptakan kanal debottlenecking untuk mempermudah iklim investasi dan mengatasi hambatan yang mengganggu aktivitas bisnis di Indonesia.
Baca Juga: MOJANG Jadi Modul Literasi Keuangan Targetkan Generasi Muda Bijak Kelola Utang dan Reputasi Kredit
Purbaya mengajak institusi POLRI bergabung dalam upaya ini agar mampu berkontribusi mengatasi hambatan sektor bisnis serta meningkatkan kepercayaan investor.
Ia menyatakan koordinasi lanjutan dengan POLRI diperlukan agar setiap permasalahan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.
Artikel Terkait
Kasus Pajak Rp4 Triliun Terbongkar, DJP dan PPATK Telusuri Aliran Dana Puluhan Korporasi Baja dan Hebel
Pengadaan EDC BRI Rp2,2 Triliun Diselidiki, KPK Diminta Tegas Beri Kepastian Hukum Saksi Finnet
Jeff Bezos Hidupkan Washington Post dari Krisis Cetak Menuju Dominasi Langganan Digital Global
Rp7 Miliar Per Bulan Dugaan Suap Impor dalam Skandal Safe House Bea Cukai yang Disidik KPK
Rangkap Jabatan 12 Korporasi dalam Kasus Suap Restitusi oleh Pejabat Pajak Banjarmasin
Ribuan Demonstran Australia Tolak Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog, Polisi Kerahkan 3.000 Personel
Anggaran Kapal KKP: Klarifikasi Trenggono, Kritik Kemenkeu, dan Dampak ke Industri Galangan
Wadirut MIND ID Dorong Indonesia Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Hilirisasi Mineral dan Riset
Presiden Prabowo Disebut Kantongi Daftar Jenderal Tambang Ilegal, Berlanjut ke Penegakan Hukum
IHSG dan Sorotan Morgan Stanley, Pemerintah Perkuat Pengawasan Pasar Modal Demi Reputasi Global