Krisis BBM Slovakia Makin Serius, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Kendaraan Asing di Perbatasan Eropa

MINING 24 JAM - Mengapa warga negara asing rela antre lintas negara hanya untuk membeli bahan bakar lebih murah?

Seberapa besar dampak fenomena fuel tourism terhadap stabilitas energi dan ekonomi negara kecil seperti Slovakia?

Fenomena Fuel Tourism Jadi Ancaman Baru Stabilitas Energi Kawasan Eropa

Lonjakan fuel tourism menjadi perhatian serius pemerintah Slovakia setelah SPBU wilayah perbatasan mengalami kekosongan stok akibat pembelian kendaraan asing.

Baca Juga: Dorong Konsumsi Tanpa Naikkan Pajak Buahkan Lonjakan Penerimaan Signifikan Tahun 2026 Ini

Perbedaan harga BBM antar negara Eropa memicu mobilitas pembelian lintas batas yang dinilai merugikan distribusi energi domestik Slovakia.

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengatakan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena mengganggu ketahanan pasokan nasional.

Lonjakan Pembelian Lintas Batas Picu Kekosongan Stok SPBU Perbatasan

Menurut laporan media lokal, kendaraan dari Polandia dan Austria menjadi kontributor utama meningkatnya pembelian bahan bakar di wilayah perbatasan Slovakia.

Baca Juga: Mengapa Rupiah Melemah Meski Cadangan Devisa Naik, Ini Analisis Risiko Ekonomi Menurut PEPS

Robert Fico mengatakan SPBU di wilayah tersebut menjadi cepat kosong akibat tingginya permintaan dari kendaraan asing.

Ia menyatakan pemerintah kini memprioritaskan kepentingan distribusi domestik agar kebutuhan energi warga Slovakia tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

Pemerintah Slovakia Siapkan Regulasi Pembatasan Pembelian Kendaraan Asing Segera

Pemerintah berencana menerapkan pembatasan jumlah liter pembelian bahan bakar bagi kendaraan asing sebagai langkah pengendalian distribusi.

Baca Juga: Viral Video Unboxing Bingkisan Open House Prabowo, Ini Isi Paket yang Diterima Warga dari Istana

Selain pembatasan volume, opsi penerapan harga berbeda juga sedang dikaji sebagai mekanisme mengurangi insentif pembelian lintas negara.

Robert Fico menyebut langkah tersebut sebagai kebijakan preventif menghadapi situasi pasar energi global yang tidak stabil.