Komitmen Pemerintah Jaga Kawasan Konservasi Nasional
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan negara tidak mentoleransi perusakan kawasan konservasi.
Baca Juga: Kejar Target Lifting, ESDM Tawarkan 8 Blok Migas Baru Dengan Potensi Miliaran Barel
Dwi Januanto Nugroho menyebut penegakan hukum tegas menjadi instrumen utama menjaga hutan dari eksploitasi ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Ia menekankan kolaborasi pengelola kawasan dan aparat penegak hukum penting untuk menekan laju degradasi hutan nasional.
Ancaman Kerusakan Ekosistem dan Nilai Strategis Kawasan
Taman Nasional Kutai memiliki fungsi ekologis penting sebagai habitat satwa dilindungi dan penyangga lingkungan Kalimantan Timur.
Baca Juga: RUPSLB Bank Mandiri 2025: Pengalaman 3 Dekade Jadi Modal Zulkifli Zaini Awasi Tata Kelola
Aktivitas tambang ilegal berpotensi merusak tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang memerlukan waktu panjang untuk dipulihkan.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan penindakan serupa terus dilakukan sebagai bagian pengawasan kawasan konservasi nasional.****
Artikel Terkait
Lelang Sah Tapi Aset Tak Bisa Diambil, Dugaan Manipulasi MFO Korporasi Negara Menguat
RUPSLB Bank Mandiri 2025: Pengalaman 3 Dekade Jadi Modal Zulkifli Zaini Awasi Tata Kelola
Bencana Beruntun di Sumatera, ANTAM Kerahkan Tim Tanggap Darurat dan Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar
Viral Bukaan Lahan Gunung Slamet, ESDM Pastikan Nol Aktivitas Tambang dan Ungkap Fakta Terbaru
Transaksi Kripto Melejit, Otoritas Jasa Keuangan Rilis Daftar 30 Pedagang Berizi
Anak Usaha BUMA Perpanjang Kontrak Tambang Batu Bara Rp8,22 Triliun Hingga 2030 di Australia
10.000 Hektare Hutan Hilang, Aliran Modal Global Perbankan Tiongkok Disorot di Sumatera Utara
Hoaks Sawit Presiden Mencuat, Hashim Tegaskan Prabowo Subianto Tidak Miliki Sehektare Pun
Kejar Target Lifting, ESDM Tawarkan 8 Blok Migas Baru Dengan Potensi Miliaran Barel
Dari Amazon Hingga Skotlandia, Miliarder Global Investasikan Lahan Hijau Bernilai Dolar AS 50 Miliar