Harga Minyak Global Tembus 113 Dolar AS, SBY Ungkap Strategi Hadapi Risiko Krisis Energi Dunia

MINING 24 JAM - Seberapa besar dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap harga BBM dan kebutuhan harian masyarakat Indonesia?

Apakah pengalaman menghadapi krisis energi sebelumnya cukup kuat melindungi daya beli kelas produktif saat ini?

Lonjakan Harga Minyak Dunia Picu Kekhawatiran Stabilitas Ekonomi Nasional

Pergerakan harga minyak global kembali menjadi perhatian publik setelah konflik geopolitik menyebabkan lonjakan tajam harga energi internasional sepanjang Maret 2026.

Baca Juga: Stok Beras Tembus 3,74 Juta Ton, Pemerintah Pastikan Ketahanan Pangan Aman Hingga Akhir Tahun 2026

Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga BBM dan efek lanjutan terhadap inflasi domestik.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat melihat situasi ini secara rasional berdasarkan pengalaman krisis sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa fluktuasi harga energi merupakan siklus global yang harus dihadapi dengan kebijakan terukur dan komunikasi publik efektif.

Baca Juga: Harga Pertalite dan Pertamax Tetap April 2026, Bagaimana Dampaknya Bagi Pengeluaran Pekerja Produktif Saat Ini

SBY menilai pemerintah memiliki ruang kebijakan cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik jika langkah antisipasi dilakukan secara disiplin.

Pengalaman Pemerintahan SBY Jadi Rujukan Hadapi Krisis Energi Modern

SBY mengingat kembali tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia ketika harga minyak melonjak selama periode pemerintahannya.

Ia menjelaskan bahwa tekanan defisit APBN saat itu dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan subsidi selektif dan efisiensi anggaran negara.

Baca Juga: Kebijakan Efisiensi Belanja Negara Dipercepat Pemerintah Demi Stabilitas Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

“Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat mengurangi tekanan fiskal akibat lonjakan harga energi,” tulis Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia juga menekankan pentingnya program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai prioritas utama kebijakan energi nasional.