MINING 24 JAM - Apakah rencana impor 150 ribu mobil niaga dari India benar-benar solusi cepat memperkuat logistik desa di Indonesia?
Ataukah langkah ini justru berpotensi memunculkan persoalan teknis dan pemborosan anggaran negara?
Bagaimana jika kendaraan yang diimpor tidak kompatibel dengan kebijakan bahan bakar nasional seperti Biodiesel B40 dan B50?
Mungkinkah program distribusi pangan desa yang ambisius malah terhambat oleh persoalan teknis kendaraan?
Ombudsman Ingatkan Risiko Teknis Impor Mobil Logistik untuk Desa
Rencana pemerintah mengimpor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung program logistik Koperasi Desa mendapat sorotan dari Ombudsman RI (ORI).
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan masalah operasional di lapangan.
Baca Juga: Dua Kapal Tanker Pertamina Tunggu Situasi Aman di Teluk Arab Saat Ketegangan Timur Tengah Meningkat
Ia mengingatkan kendaraan impor berpotensi menghadapi kendala teknis apabila spesifikasinya tidak sesuai dengan regulasi energi nasional.
"Keselarasan kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas sistem logistik di pedesaan," ujar Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI, di Jakarta, Jumat (07/03/2026).
Potensi Ketidaksesuaian Mesin dengan Mandatori Biodiesel B40 Nasional
Yeka menilai penggunaan kendaraan impor dengan status Completely Built Up atau CBU perlu dikaji secara teknis sebelum diimplementasikan secara luas.
Menurutnya, mesin kendaraan yang tidak dirancang menggunakan bahan bakar biodiesel berisiko mengalami gangguan ketika digunakan dalam sistem energi Indonesia.
Indonesia saat ini menerapkan kebijakan mandatori Biodiesel B40 dan bahkan menuju B50 untuk memperkuat ketahanan energi nasional.