• Sabtu, 18 April 2026

Impor Pik Up 4x4 Dari India Tuai Kritik, Proyek Kopdes Merah Putih Dinilai Abaikan Industri Dalam Negeri

Photo Author
Tim 24 Jam News, Mining 24 Jam
- Selasa, 3 Maret 2026 | 23:10 WIB
Kendaraan Mahindra dari India. KSPN menyampaikan sikap resmi terkait proyek impor pik up 4x4 Kopdes Merah Putih yang dinilai perlu diaudit untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap transparan. (Dok. Mahindra.id)
Kendaraan Mahindra dari India. KSPN menyampaikan sikap resmi terkait proyek impor pik up 4x4 Kopdes Merah Putih yang dinilai perlu diaudit untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap transparan. (Dok. Mahindra.id)

MINING 24 JAM - Apakah impor kendaraan operasional berskala besar justru mengancam peluang industri otomotif nasional berkembang?

Benarkah keputusan impor lebih efisien dibanding produksi dalam negeri jika dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja Indonesia?

Import Pik Up Kopdes Merah Putih Picu Kekhawatiran Industri Nasional

Rencana impor 105 ribu kendaraan pik up 4x4 untuk operasional Kopdes Merah Putih memicu reaksi keras kalangan buruh dan pelaku industri otomotif nasional.

Baca Juga: Kontroversi Kendaraan Kopdes Merah Putih Memicu Pertanyaan Besar Soal Efisiensi Anggaran Dan Prioritas Produksi Nasional

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri domestik yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi memadai.

Presiden KSPN, Ristadi, pada Sabtu (1/3/2026) menyampaikan permintaan resmi agar proyek dihentikan sementara sampai audit independen dilakukan.

Ia menegaskan organisasi pekerja mendukung program kesejahteraan rakyat selama tidak mengorbankan kepentingan industri dan tenaga kerja nasional.

Baca Juga: Ketimpangan Ekonomi Jadi Sorotan Setelah Danantara Resmi Jalani Tahun Pertama Operasional

Program Nasional Dipertanyakan Karena Minim Partisipasi Stakeholder Industri

Menurut KSPN, proses pengadaan kendaraan berbasis Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Namun para pemangku kepentingan industri disebut tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan awal meskipun proyek menggunakan dana publik bernilai besar.

Kadin Indonesia dan Menteri Perindustrian sebelumnya menyatakan industri otomotif nasional mampu memenuhi kebutuhan pik up 4x4 apabila pemerintah memberikan pesanan.

Baca Juga: Ketahanan Pangan.Aman Jelang Ramadan 2026, Pastikan Surplus Beras dan Komoditas Strategis

KSPN menilai kurangnya dialog dengan pelaku industri menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan industrialisasi nasional.

Potensi Dampak Lapangan Kerja Jadi Sorotan Organisasi Pekerja Nasional

Organisasi buruh menilai produksi kendaraan dalam negeri berpotensi menciptakan efek ekonomi lebih luas dibandingkan impor unit jadi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X