MINING 24 JAM - Seberapa besar manfaat ekonomi dari perpanjangan izin tambang Freeport bagi Indonesia dibandingkan risiko lingkungan yang ditimbulkan?
Mampukah pemerintah menyeimbangkan kepentingan investasi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat Papua?
Perpanjangan Izin Tambang Freeport Jadi Sorotan Kebijakan Strategis Pemerintah
Perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia hingga masa life of mine menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset mineral bernilai tinggi.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melalui Koordinator Melky Nahar menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai tidak berpihak pada kepentingan lingkungan.
Ia menyatakan keputusan strategis seperti ini seharusnya melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial ekologis yang terjadi selama operasi tambang berlangsung.
Kritik Jatam Soal Risiko Ketergantungan Indonesia Pada Korporasi Tambang Global
Melky Nahar menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap korporasi tambang multinasional dalam pengelolaan mineral strategis nasional.
Menurut Melky Nahar selaku Koordinator Jatam, langkah tersebut dapat memperlemah posisi tawar Indonesia dalam negosiasi ekonomi global sektor pertambangan.
Ia juga menilai narasi investasi harus diimbangi komitmen kuat terhadap perlindungan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Tuntutan Audit Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua
Jatam meminta pemerintah melakukan audit independen terkait dampak lingkungan dan hak asasi manusia di wilayah operasi tambang Papua.
Melky Nahar menyebut pemulihan ekologis penting dilakukan untuk memastikan kerusakan lingkungan tidak menjadi beban generasi mendatang.
Ia juga menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem sekitar wilayah pertambangan.