MINING 24 JAM - Mengapa pasukan yang membawa mandat perdamaian justru menjadi korban serangan di wilayah konflik?
Seberapa besar risiko yang dihadapi prajurit Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan global?
Tragedi UNIFIL: Indonesia Dorong Evaluasi Sistem Keamanan Pasukan Perdamaian PBB
Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan investigasi dan evaluasi sistem keamanan setelah tiga prajurit TNI gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon.
Ketiga prajurit tersebut gugur saat menjalankan mandat penjagaan perdamaian dalam operasi yang berada di bawah komando misi internasional PBB.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan pentingnya jaminan keamanan karena pasukan perdamaian tidak dirancang untuk operasi tempur ofensif.
“Kita menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” kata Sugiono dalam pernyataannya, Sabtu (05/04/2026).
Baca Juga: Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Harga Pangan Indonesia dan Dunia Tahun 2026, Ini Penjelasannya
Desakan Evaluasi Sistem Pengamanan Personel UNIFIL Pasca Insiden Serangan Mematikan
Sugiono menilai sistem keamanan misi internasional perlu ditinjau kembali untuk memastikan keselamatan seluruh personel penjaga perdamaian.
Ia menegaskan pasukan penjaga perdamaian memiliki mandat defensif sehingga memerlukan perlindungan operasional yang lebih kuat.
“They are peace keeping, not peace making,” ujar Sugiono menegaskan perbedaan mandat pasukan penjaga perdamaian.
Indonesia juga meminta PBB meningkatkan mitigasi risiko dalam wilayah yang memiliki potensi eskalasi konflik bersenjata.
Penghormatan Negara Kepada Prajurit TNI Gugur Dalam Tugas Perdamaian
Upacara pelepasan jenazah dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi prajurit yang gugur dalam tugas negara.