MINING 24JAM - Seberapa besar dampak manipulasi ekspor terhadap keadilan fiskal dan harga sawit nasional?
Mengapa pemerintah baru kini mampu membongkar praktik yang diduga berlangsung bertahun-tahun?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan manipulasi data ekspor crude palm oil oleh sejumlah korporasi besar.
Baca Juga: Kasus Lingkungan Sumatera, KLH Tuntut Rp226 Miliar dari Korporasi Tambang Emas Martabe di PN
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 4 Februari 2026.
Skema Transfer Pricing dalam Rantai Perdagangan Global CPO
Purbaya menjelaskan korporasi melaporkan ekspor CPO ke Singapura dengan harga rendah sebagai negara transit.
Namun, data menunjukkan komoditas tersebut berakhir di pasar Amerika Serikat dengan harga jauh lebih tinggi.
Baca Juga: Dana PETI Rp 992 Triliun Terungkap PPATK Soroti Dampak Lingkungan dan Kejahatan Keuangan
Selisih harga yang signifikan mengindikasikan pemindahan laba ke yurisdiksi pajak rendah.
Praktik ini dinilai merugikan penerimaan pajak Indonesia secara sistematis.
Menurut data Kementerian Keuangan, perbedaan harga mencapai hampir dua kali lipat dari laporan awal.
Baca Juga: Interpol Terbitkan Red Notice, Kejagung Hormati Kedaulatan Negara dalam Perburuan Riza Chalid
Nilai ini berdampak langsung pada pajak penghasilan dan bea keluar.
Peran Teknologi Data dalam Membongkar Praktik Lama
Kementerian Keuangan menggunakan kecerdasan buatan melalui sistem LNSW untuk mencocokkan data lintas negara.
Artikel Terkait
Gerakan Pangan Murah Naik 71 Persen, Bapanas Optimistis Harga Pangan Stabil Jelang Ramadan
Kasus IPO PIPA Disorot Bareskrim, Tiga Tersangka Baru dan Dugaan Manipulasi Pasar Saham Nasional
Amerika Serikat Perkuat Rantai Pasok Global Lewat Investasi 1,6 Miliar Dolar AS di Vietnam
PPATK Ungkap Dana Emas Ilegal Rp 992 Triliun dari Tambang Ilegal dan Jaringan Ekspor Gelap
Langkah Mundur Dirut Bursa Efek Indonesia Dirilis Saat IHSG Alami Koreksi Terbesar Awal Tahun
Hoaks Dua Pesawat Kepresidenan Terbantahkan, Ini Penjelasan Resmi Seskab Teddy Indra Wijaya
Polemik Open To Work Prilly Latuconsina di LinkedIn, Data Pengangguran dan Etika Figur Publik Disorot
Gugat Korporasi Tambang Martabe Rp226 Miliar, Isu Lingkungan dan Kontrak Karya Mengemuka
Stimulus Fiskal Rp37,4 Triliun Perkuat Daya Beli dan Konsumsi Domestik Akhir Tahun 2025
OJK Siap Buka Data Strategis Pasar Modal untuk Dukung Proses Hukum Kasus Pelanggaran Berat