MINING 24JAM - Apakah deflasi pangan menjadi indikator keberhasilan kebijakan stabilisasi harga pemerintah?
Bagaimana strategi intervensi pangan mampu menahan lonjakan harga di tengah risiko cuaca dan permintaan Ramadan?
Intervensi Pangan Pemerintah Redam Tekanan Harga Awal 2026
Kebijakan intervensi pangan pemerintah dinilai efektif menekan tekanan harga pangan nasional pada awal 2026 berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: IHSG Tertekan, Saham Overvalued Disebut Alami Koreksi Pasar Normal dalam Siklus Jangka Panjang
Inflasi komponen volatile food secara tahunan tercatat 1,14 persen, sementara secara bulanan terjadi deflasi 1,96 persen pada Januari 2026.
Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut deflasi pangan memberikan andil terbesar terhadap deflasi nasional.
Koreksi Harga Pangan Setelah Lonjakan Akhir Tahun
Inflasi pangan tahunan Desember 2025 yang mencapai 6,21 persen berhasil ditekan tajam pada Januari 2026 menjadi 1,14 persen.
Baca Juga: Bapanas Pastikan Harga Daging Sapi Rp135.000 Per Kg Stabil Meski Permintaan Naik Jelang Idulfitri
Secara bulanan, inflasi pangan yang sebelumnya 2,74 persen berbalik menjadi deflasi 1,96 persen.
BPS menilai koreksi harga ini menunjukkan efektivitas pengendalian pasokan dan distribusi pangan strategis nasional.
Wilayah Terdampak Bencana Ikut Alami Deflasi
Deflasi pangan juga terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi.
Baca Juga: Peta 313 Wilayah Pertambangan Rakyat 2026: Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara
Penurunan harga cabai merah dan telur ayam menjadi faktor dominan penurunan inflasi kelompok makanan dan sembako.
Menurut BPS, stabilisasi harga di wilayah rawan menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan pangan nasional.