Dari Proyek ke Pajak,. KPK Mengalihkan Perhatian Pada Korupsi Penerimaan Negara Indonesia

Celah lain muncul pada mekanisme keberatan dan banding yang sering digunakan untuk menunda pembayaran kewajiban pajak.

Baca Juga: Selat Hormuz Memanas, Pengalihan Impor Minyak Belum Selesaikan Masalah Ketahanan Energi Indonesia

Beberapa konsultan pajak juga disebut berperan sebagai penghubung antara korporasi besar dengan oknum petugas fiskus.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mencatat penerimaan pajak merupakan tulang punggung APBN dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap pendapatan negara.

Bea Cukai dan Modus Manipulasi Impor yang Merugikan Negara

Di sektor kepabeanan, praktik manipulasi nilai barang impor atau under-invoicing menjadi modus yang paling sering ditemukan.

Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Jadi Fokus Penyelidikan KPK Saat Ini

Cara ini dilakukan dengan menurunkan nilai barang pada dokumen impor agar bea masuk dan pajak impor menjadi lebih rendah.

Selain itu, fasilitas perdagangan seperti kawasan berikat juga berpotensi disalahgunakan untuk memasukkan barang ke pasar domestik tanpa pajak.

Kasus lain yang sering muncul adalah peredaran pita cukai rokok palsu yang merugikan penerimaan negara.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Pajak Naik 30 Persen Namun APBN Tetap Defisit Rp135,7 Triliun Hingga Februari 2026

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama beberapa tahun terakhir juga memperkuat sistem digital manifest untuk menutup celah manipulasi data impor.

Namun laporan investigasi menunjukkan bahwa integritas sumber daya manusia tetap menjadi faktor kunci dalam pengawasan perdagangan internasional.

Teknologi Forensik Digital Jadi Senjata Baru Mengungkap Kekayaan Tak Wajar

Menghadapi kompleksitas kejahatan fiskal modern, KPK kini memanfaatkan teknologi forensik digital dalam proses penyelidikan.

Baca Juga: Konflik Iran Israel Memanas, Saat Ini Dua Kapal Minyak Indonesia Menunggu Aman di Selat Hormuz

Pendekatan ini mencakup analisis transaksi keuangan, penelusuran aset global, serta pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.